Pemerintahan Nagari. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang ada selama ini seragam untuk seluruh Indonesia, sering disebut sebagai model Pemerintahan Daerah Jawa. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini, dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Penyeragaman sistem pemerintahan desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disatu sisi memang dapat memudahkan terciptanya stabilitas pemerintahan, namun disisi lain sentralisasi dan penyeragaman itu telah menghasilkan pemerintahan desa yang cendrung kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama masyarakat. Kenyataan ini telah mengakibatkan kurangnya demokrasi dan otonomi masyarakat desa dan terabaikannya potensi sosial budaya sebagai basis kehidupan bersama di desa. Sehubungan dengan itu, dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa atau Nagari yang kuat dan sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat berdasarkan aspirasi yang berkembang dan kemauan dari masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat menginginkan untuk kembali berpemerintahan Nagari. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Kemudian Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan: susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, dan BAMUS NAGARI diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.